MODAL SOSIAL & MODAL MANUSIA : Kajian Sumatera Selatan

PONDASI PEMBANGUNAN KUALITAS BONUS DEMOGRAFI

PENGHALAU KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

 Ledakan Kelahiran, Ledakan Fenomena

Sumber : ketikketik.com

Indonesia telah memasuki sebuah era baru dalam sejarah peradaban manusia. Sebuah era akibat laju zaman yang terus-menerus bergerak khususnya pada subjek utama penggerak zaman yakni manusia. Fenomena perubahan berbagai struktur dan komposisi manusia sebagai penduduk secara agrerat dikaji melalui ilmu demografi. Tanpa disadari oleh setiap lapisan penduduk Indonesia, pergerakan fenomena demografi saat ini telah mencapai sebuah titk krusial yang unik, yakni bonus demografi. Bonus demografi merupakan hasil pergerakan transisi demografi dimana angka kelahiran telah menurun dari tingkat kelahiran yang tinggi padaperiode sebelumnya. Sebuah wilayah dikatakan mengalami bonus demografi jika dua penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun). 

Sumber : encrypted-tbn2.gstatic.com

Bonus demografi merupakan sebuah efek jangka panjang dari ledakan jumlah kelahiran di masa lalu yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mengalami ledakan jumlah kelahiran pada dua hingga empat dekade lalu dimana rata-rata setiap ibu melahirkan empat hingga tujuh anak selama usia reproduksinya. Efek dari ledakan ini mulai berimbas pada struktur dan komposisi penduduk di provinsi ini. Berdasarkan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan saat ini telah memasuki fase bonus demografi jika ditinjau melalui angka ketergantungannya (dependency ratio) dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2030. Angka ketergantungan penduduk nonproduktif pada penduduk produktif di provinsi ini telah mencapai 49,7% dengan angka kelahiran yang menurun hingga dua anak per ibu. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menekan angka kelahiran yang otomatis menurunkan ketergantungan penduduk nonproduktif muda.

Sumber:cdn.tmpo.co

Ledakan kelahiran masa lalu juga berefek jangka panjang pada ledakan jumlah penduduk pada periode berikutnya. Ledakan jumlah penduduk ini merupakan akar dari masalah sosial ekonomi multidimensi yakni kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan masalah kronis yang terjadi di seluruh penjuru dunia khususnya pada wilayah di negara-negara berkembang. Provinsi Suamtera Selatan juga mengidap penyakit kronis kemiskinan dimana 1.085.800 jiwa hidup di bawah garis kemisikinan. Meskipun telah berhasil menekan persentase penduduk miskin hingga menjadi 13,62% pada tahun 2014, Sumatera Selatan tetap berada pada posisi provinsi kesebelas termiskin di Indonesia. Sedangkan pada sisi persentase pengangguran, sebanyak 5% angkatan kerja di provinsi ini menjadi pengangguran. Hal yang sangat kontradiktif dengan berbagai megaproyek ‘mercusuar’ yang dibangun pada kabupaten dan kota di provinsi ini. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terjadi relatif lambat di tengah sumber daya alam yang begitu kaya dan sumber daya manusia yang juga melimpah di provinsi ini. (Badan Pusat Statistik, 2014)

Kualitas Modal Tenaga Kerja: Penghalau Masalah Melalui Manusia

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah krusial yang terus menerus menjadi perhatian dunia. Kedua hal ini adalah bentuk lingkaran setan sosial ekonomi yang berhubungan dua arah dan saling mempengaruhi. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan gagalnya pembangunan ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara lazim diteropong melalui tingkat pertumbuhan ekonomi dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah. Namun, teropong ini sebenarnya tak berhasil meneropong fenomena pembangunan ekonomi sesungguhnya. Kerap ditemui wilayah dengan pertumbuhan ekonomi serta PDB yang tinggi tetaplah menjadi wilayah dimana kemiskinan dan ketimpangan merajalela. Hal ini akibat tidak terdistribusinya pendapatan secara maksimal dan berimbas pada munculnya pengangguran. 

        Pengangguran adalah bentuk kontradiksi dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan PDB regional (PDRB) terus mengalami peningkatan, penangguran tetap saja tidak menurun dengan signifikan. Hal ini terjadi akibat sektor-sektor produktif hanya menyerap sebagian kecil angkatan kerja suatu wilayah yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia tertentu. Pendapatan wilayah yang tinggi hanya dapat terdistribusi pada penduduk yang terserap oleh pasar kerja sedangkan lapisan lain yang dianggap kurang berkualitas, tidak terserap pasar kerja.  Lapisan penduduk berkualitas rendah hanya sebagai penonton kemegahan pertumbuhan ekonomi tanpa pernah mencicipi efek kesejahteraannya. Residu pembangunan berupa pengangguran ini tak dapat lepas dengan fenomena kemiskinan. Peliknya kondisi pengangguran akan memperparah fenomena kemiskinan dimana kuantitas penduduk semakin banyak dan gap ketimpangan semakin besar. 

        Pembangunan ekonomi adalah sinergi dari semua komponen untuk menciptakan hidup yang lebih baik bagi seluruh penduduk. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses produksi secara agrerat yang tak hanya menghasilkan kuantitas materi, namun juga harus dibangun dari kualitas komponen modalnya. Komponen yang menjadi pusat perhatian dalam membangun ekonomi adalah para pelaku utama ekonomi yakni manusia itu sendiri. Akar semua permasalahan sosial ekonomi sebenarnya berasal dari manusia penggeraknya. Kualitas modal penggerak yang buruk akan menghasilkan produk ekonomi yang buruk pula atau dikenal dengan istilah ‘garbage in, garbage out’.

Sumber : static.skalanews.com

        Manusia sebagai makhluk multidimensi berkontribusi besar sebagai modal tenaga kerja melalui dua potensi modal yang melekat padanya yakni modal manusia dan modal sosial. Pembangunan ekonomi suatu wilayah sepantasnya diawali dengan pembangunan komponen modal sosial dan modal manusia. Modal sosial sendiri diukur melalui partisipasi dalam kegiatan sosial sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Penekanan tingkat kemiskinan ini dilaksankan melalui eksternalitas positif (transfer pengetahuan dan teknologi) yang memengaruhi produktivitas rumah tangga (Alesina dan Ferrara, 1999). 

           Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran mengindikasikan bahwa pembangunan belum secara optimal memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada. Selain itu, kebijakan pembangunan belum mendorong pembangunan institusi-institusi sosial yang memungkinkan terbentuknya modal sosial yang berpotensi mengentaskan kemiskinan (Slamet, 2010). Grootaert dalam Grootaert (2001) menemukan bahwa negara-negara yang memiliki sumberdaya (natural capital, physical capital dan human capital) yang sama memiliki performa ekonominya yang berbeda. Salah satu faktor pembedanya adalah keragaman dalam investasi modal sosial. Dengan demikian, modal sosial dipercaya sebagai ‘the missing link’ dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Grootaert 2001).

Berbeda dengan modal sosial yang berbentuk ekspresi manusia secara eksternal, modal manusia merupakan potensi internal dalam diri manusia. Modal manusia adalah bentuk potensi yang diukur dari seberapa berkualitasnya  seorang individu. Gagasan mengenai pembangunan manusia diawali pada tahun 1990 UNDP dalam laporannya Global Human Development Report memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (Human Development)”, sebagai paradigma baru model pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang yang meletakkan pembangunan disekeliling manusia, dan bukan manusia disekeliling pembangunan.

 Gagasan mengenai paradigma baru model pembangunan menjadi dasar pembentukan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut UNDP, indeks ini menjadi gambaran kualitas modal manusia yang dimiliki suatu wilayah berbasis komponen dasar kualitas hidup. Komponen dasar kualitas hidup ini diukur berdasarkan tiga dimensi yaitui umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Selanjutnya komponen umur panjang dan sehat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) suatu wilayah, komponen pengetahuan diukur berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS), dan komponen terakhir dihitung dengan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP).

Sumatera Selatan : Bonus Masalah atau Bonus Solusi

Sumatera Selatan adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kesembilan di Indonesia. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk sebesar 7.450.394 jiwa dimana 3,15% penduduk Indonesia menempati wilayahnya. Jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dengan adanya laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,85% per tahun pada dekade terakhir. Sumatera Selatan menghadapi tantangan besar pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi masa depan terutama pada masa puncak bonus demografi. Potensi bonus demografi sebagai penggerak ekonom

Sumber : datakesra.kemenkopmk.go.id

i pada masa puncak tersebut berjumlah 5.227.816 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Jumlah yang sangat besar untuk mengubah perekonomian secara signifikan menuju kemajuan peradaban baru. Namun, kuantitas ini juga berpotensi sebagai boomerang penghancur perkeonomian jika pembangunan modal sosial dan modal manusianya hanyalah sebuah wacana.

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang terdiri dari 15 kabupaten dan kota (per tahun 2012). Meskipun secara agrerat provinsi ini memiliki nilai komponen modal manusia yang cukup tinggi dan situasi pendukung modal sosial yang baik, distribusi kualitas komponen ini masih diragukan pemerataannya pada setiap kabupaten dan kota. Kondisi pembangunan modal sosial berupa akses-akses pada kegiatan sosial dibatasi oleh sarana dan prasarana yang timpang antar daerah, terutama pada jalur distribusi. Berbagai kegiatan pengembang kualitas SDM seperti kompetisi, lokakarya, dan seminar masih terpusat di wilayah perkotaan. Sedangkan indikator komponen modal manusia yang harus dikaji pemerataanya adalah pada modal manusia yakni indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS), dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP).

Pembangunan ekonomi selalu diharapkan dapat mendorong pembangunan kualitas modal manusia. Peningkatan PDRB seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan AHH, MYS, dan PPP. Berdasarkan analisis korelasi spasial melalui statistik Bivariate Global Moran’s I yang dilakukan pada indikator  PDRB terhadap AHH setiap kabupaten dan kota, menunjukkan bahwa wilayah dengan PDRB tinggi dapat memiliki AHH yang rendah, sebaliknya wilayah dengan PDRB rendah ternyata memiliki AHH yang tinggi. Kondisi PDRB tinggi dengan AHH rendah terjadi di Musi Rawas, Ogan Ilir, Banyuasin, dna Muara Enim. Sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di OKI, OKU Timur, Lahat, OKU Selatan, OKU, dan Pagaralam.

Konntradiksi terjadi pula pada hasil analisis korelasi spasial indikator MYS dan PPP. PDRB tinggi tak menjamin MYS penduduknya juga tinggi. Hal ini terjadi di Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyasin, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Musi Rawas. Kondisi MYS tinggi namun PDRB rendah terjadi di enam wilayah yakni OKU, Pagaralam, Lahat, dan Lubuk Linggau. Pada indikator PPP, kondisi kontradiksi hanya terjadi dalam bentuk PDRB tinggi dengan PPP rendah. Kondisi ini terjadi di Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Prabumulih, dan Musi Rawas.

Sumber : indikator.co.id

Ketimpangan kualitas modal manusia semakin terasa jika dikaji lebih dalam pada kabupaten dan kota yang seolah konsisten pada prinsip dasar hubungan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Palembang adalah kota yang memiliki pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia terbaik di Sumatera Selatan. Sepantasnya sebagai ibukota provinsi, wilayah ini memiliki AHH, MYS, dan PPP tertinggi sehingga otomatis kualitas modal manusia berdasarkam IPM adalah yang tertinggi di seantero provinsi. Begitu timpang dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Empat Lawang dimana PDRB yang rendah terjadi di tengah AHH, MYS, dan PPP yang juga rendah. Kedua kabupaten ini menjadi dua kabupaten dengan nilai IPM terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi ketimpangan pembangunan modal manusia dan modal sosial seharusnya dapat segera dihapuskan dari tanah Sumatera Selatan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tidak dapat dipungkiri kualitas bonus demografi hasil pembangunan pada saat ini begitu diragukan. Bonus demografi lebih berpotensi menjadi ‘bonus masalah’ berupa merajalelanya kemiskinan dan pengangguran daripada menjadi ‘bonus solusi’ bagi problematika sosial ekonomi. Penghapusan ketimpangan pembangunan modal manusia dan modal sosial adalah hal yang sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Kabupaten dan Kota harus bekerjsama merumuskan solusi terbaik dari ketimpangan modal sosial dan modal manusia. Modal sosial dapat ditingkatkan dengan membuka seluas-luasnya akses penduduk pada kegiatan-kegiatan sosial. Hal kongkrit yang dapat dilakukan adalah pembanguan sarana dan prasarana akses transportasi serta meningkatkan jumlah kegiatan dengan interakasi dan transfer ilmu yang tinggi seperti lokakarya serta seminar bertaraf nasional maupun internasional. Transportasi merupakan pembuka peradaban dimana ketika transportasi baik maka transfer teknologi dan informasi lancar menjangkau semua lapisan penduduk.

Pembangunan modal manusia sangat berkaitan dengan IPM, maka indikator IPM harus menjadi fokus utama dalam yang berkelanjutan. Indikator AHH menunjukkan derajat kesehatan penduduk. AHH yang masih rendah di suatu wilayah mengindikasikan masih perlunya peningkatan kesehatan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang harus ditingkatan. Pemerintah sebaiknya tak hanya membangun fasilitas kesehatan, namun juga memeratakan distribusi petugas medis serta obat-obatan yang diperlukan. Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator pendidikan menunjukkan urgensi peningkatan akses pendidikan terutama pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat keramaian wilayah. Peningkatan akses ini juga harus diikuti peningkatan jumlah tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pembelajaran seperti alat peraga  dan buku pelajaran. PPP sebagai indiaktor daya beli masyarakat dapat dijaga oleh pemerintah dengan menjaga kestabilan harga dan inflasi. Peningkatan daya beli masyarakat otomatis berdampak pada pergerakan roda ekonomi yang membawa kesejahteraan.

Sumber :

Bonus demografi yang memiliki modal sosial dan modal manusia dengan kondisi prima adalah amunisi utama pertempuran melawan kemiskinan dan pengangguran. Bonus demografi berkualitas akan menggerakkan roda ekonomi. Roda ekonomi yang terus bergerak akan menyerap pengangguran memasuki pasar kerja. Pengangguran pun bertransformasi menjadi pekerja dimana pendapatannya akan membangun calon-calon bonus demografi selanjutnya yakni penduduk nonproduktif muda. Kemiskinan akan berangsur-angsur lenyap serta ketimpangan antar kabupaten dan kota tidak akan terjadi lagi. Pada akhirnya, tidak akan ada lagi lingkaran setan membelenggu Sumatera Selatan.

Pembangunan tanpa pemerataan adalah kegagalan, Bonus demografi tanpa modal sosial dan modal manusia adalah kemustahilan. Wujudkan Bonus Demografi sebagai Bonus Solusi!

DAFTAR PUSTAKA

Alesina A, Ferrara EL (1999). Participation in heterogeneous communities, National bureau of economic research.

Badan Pusat Statistik. (2014). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2014 [Press release]

Badan Pusat Statistik. (2012). Sumatera Selatan dalam Angka 2012 [Publikasi]

Badan Pusat Statistik. (2013). Sumatera Selatan dalam Angka 2013 [Publikasi]

Badan Pusat Statistik. (2014). Sumatera Selatan dalam Angka 2014 [Publikasi]

Badan Pusat Statistik. (2014). Update Hasil Sensus Penduduk 2010 [Publikasi] dalam www.sp2010.bps.go.id diakses tanggal 20 Mei 2015.

Grootaert, C. (2001). "The missing link?" Social capital and participation in everyday life: 8.

 Todaro, Michael. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Geoda Center for Geospatial Analysis and Computation. Spatial Analysis Concept Demo dalam www.geodacenter.asu.edu diakses tanggal 2 Mei 2015.

Anselin, Luc. (2003). An Introduction to Spatial Autocorrelation Analysis with GeoDa dalam www.geodacenter.asu.edu diakses tanggal 2 Mei 2015.

Slamet Y. 2010. The Relationships Between Social Institutions, Social Capital and Their Effects on Poverty Reduction. Universiti Utara Malaysia.

United Nation Development Programme. 1990. Global Human Develpoment Report 1990 [Press release]

.